Ekonomi dan politik adalah dua hal yang sangat penting yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Untuk dua hal ini orang rela melakukan apa saja baik itu hal jahat maupun hal baik. Berkat dua hal ini dunia bisa menjadi lebih baik lagi tetapi juga bisa terpuruk dan jatuh dalam anarki. Dalam tulisan ini saya akan menjelaskan terkait ekonomi dan politik yang terjadi selama ini di Indonesia. Tulisan ini saya buat sebagai bahan referensi untuk kegiatan Training of Trainer kegiatan Pelatihan Kader Dasar PMII Komisariat Bela Negara UPN “Veteran” Jawa Timur.
EKONOMI DUNIA SECARA UMUM
Ekonomi dunia merujuk pada ekonomi global atau ekonomi seluruh negara di dunia. Sebelum perang dunia globalisasi ekonomi sudah terjadi namun belum semasif seperti saat ini. Perdagangan masih lebih fokus antar koloni dalam satu negara seperti contoh Inggris dan negara jajahannya di seluruh dunia, maka dari itu kita bisa melihat saat Perang Napoleon (1803 – 1815) Perancis berusaha menghancurkan ekonomi Inggris dengan penerapan ekonomi kontinental dan embargo ekonomi, namun berkat banyaknya negara jajahannya jauh di luar Eropa ekonomi Inggris berhasil selamat. Itu hanya salah satu contoh namun setelah perang dunia ke 2 ekonomi dunia menjadi lebih terintegrasi dalam satu kesatuan dalam konsep multilateral terutama setelah didirikannya Bank Dunia, IMF dan OECD. Walaupun sempat terjadi polarisasi sistem politik dan ekonomi dalam dua blok besar liberal dan komunis era perang dingin. Namun pasca perang dingin kita melihat hampir seluruh dunia mengadopsi sistem ekonomi kapitalis yang dibawa oleh blok barat. Kapitalisme dipandang sukses dalam pengentasan kemiskinan dekade ini. Kita melihat banyak contoh kesuksesan penerapan kapitalisme di banyak negara seperti China yang sejak akhir 1980an membuka diri pada dunia internasional dan menerapkan ekonomi kapitalis terbukti mampu mengentaskan 500 juta penduduknya dari kemiskina. Atau keajaiban Sungai Han yang terjadi di Korea Selatan dan mampu mengangkat negara itu dari negara berkembang menjadi negara maju berbanding terbalik dengan tetangganya di utara. Atau negara tetangga kita Singapura dan Malaysia yang sudah berkembang sedemikian rupa. Bahkan di negara kita sejak krisis ekonomi 1998 mampu menciptakan kelas menengah sebanyak 52 juta orang. Namun tetap saja sistem ini memiliki kelemahan. Melebarnya kesenjangan dan kurangnya pemerataan ekonomi adalah beberapa contoh dari banyak kelemahan sistem ini. Lantas apakah sejak awal Indonesia sudah membaurkan sistem kapitalis dalam ekonominya ?
EKONOMI INDONESIA
Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia, terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di Asia setelah China dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi ke-16 dunia yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G-20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade Indonesia membangkitan kembali ekonomi, ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspor menggerakkan ekonomi Indonesia masuk sebagai salah satu The East Asia Miracle pada tahun 1990an, di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial dan pertahanan-keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam.
Alhasil, ekonomi Indonesia menjadi salah satu ekonomi yang terindustrialisasi seperti Jepang, Korea Selatan dan Thailand. Indonesia berhasil mencapai stabilitas baik politik dan keamanan. Industri manufaktur dan pengolahan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun ternyata keberadaan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, kereta api dan bandara yang ada di Indonesia tidak mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan pasar yang ada. Hal ini mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di antara Pulau Jawa dan Pulau di luar Jawa akibat minimnya pembangunan infrastruktur transportasi di luar pulau Jawa, mengakibatkan terjadi maraknya urbanisasi massal warga luar Pulau Jawa yang menuju Pulau Jawa memunculkan kesimpulan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya diperuntukkan untuk Pulau Jawa sendiri. Tidak hanya itu saja, pengelolaan fiskal APBN yang mulai menunjukkan perimbangan neraca yang tidak sehat dan penegakan regulasi dan pengawasan kegiatan sektor finansial yang lemah karena minimnya kecakapan instansi untuk mengatur kegiatan sektor jasa keuangan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan pinjaman tidak bergerak (non-performing loan) yang tidak terkendali, hal ini tidak lepas juga dari peran regulator finansial yang gagal untuk menegakkan peraturan untuk memberikan pertanggungjawaban sosial perusahaan berupa edukasi keuangan kepada rakyat.
Hal tersebut mencapai titik klimaksnya ketika Krisis moneter 1998 merebak ke berbagai negara di Asia. Ketika jaring pengaman sistem keuangan gagal menahan epidemi krisis moneter tersebut masuk ke Indonesia, maka merebaklah krisis tersebut kesemua sektor perekonomian dan menjangkiti industri keuangan yang akhirnya menjadi awal kejatuhan ekonomi. Segala pencapaian yang Indonesia raih runtuh seketika yang diawali dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja massal yang berakhir dengan berbagai kerusuhan yang menuntut mundurnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia, membuat Indonesia mau tidak mau harus meminta IMF untuk mengajukan pinjaman untuk melakukan normalisasi ekonomi. Indonesia yang sudah sakit akibat harus menanggung biaya yang sangat berat akibat kegagalan jaringan sistem pengamanan keuangan Indonesia saat itu untuk mendeteksi adanya kejatuhan sistem keuangan secara sistemik dan mengantisipasi terjadinya peningkatan beban yang luar biasa. Hal ini tidak lepas dari ketidakmampuan rezim Soeharto untuk menciptakan ekonomi yang berpondasi kuat untuk mengantisipasi dan menghadapi bahaya ekonomi, ditambah lagi dengan kurang cakapnya pejabat dan sistem yang terkait untuk mengantisipasi adanya krisis moneter tersebut.
Pada 2012, Indonesia menggantikan India sebagai negara anggota G20 dengan ekonomi tercepat kedua setelah China. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di kisaran angka 5%. Pada 1 Juli 2020, Bank Dunia memutuskan Indonesia untuk dikelompokkan sebagai negara berpenghasilan menengah tinggi dengan pendapatan nasional bruto Indonesia pada tahun 2019 sebesar 4050 US Dollar, sedikit di atas klasifikasi Bank Dunia bahwa negara berpendapatan menengah tinggi per-kapitanya berkisar 4.046-12.535 US Dollar. Hal lain menurut Bank Dunia, adalah bahwa populasi kelas menengah di Indonesia saat ini sekitar 52 juta orang dengan pengeluaran Rp 1,2-6 juta perorang perbulan
EKONOMI INDONESIA ERA ORDE LAMA (1945 – 1967)
Pasca kemerdekaan Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang cukup fluktuatif. Faktor sebagai negara baru juga mempengaruhi perkembangan awal ekonomi nasional pada saat itu. Ekonomi Indonesia era Soekarno terbagi menjadi tiga fase yaitu fase penataan ekonomi pasca kemerdekaan, fase pembangunan ekonomi dan fase krisis ekonomi.
Pada masa awal kemerdekaan kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. Inflasi sangat tinggi karena saat itu berlaku tiga mata uang di Indonesia yaitu mata uang dari De Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda dan mata uang Jepang selain itu sejak kedatangan NICA ke tanah air mereka juga memberlakukan mata uang mereka di wilayah yang dikuasai. Untuk mengatasi hal tersebut pada 30 Oktober pemerintah mengeluarkan ORI atau Oeang Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai Rupiah. Maka dari itu setiap tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Oeang. Selain karena masalah uang beredar Indonesia mengalami blokade ekonomi sejak November 1945 oleh Belanda sehingga pintu perdagangan internasional Indonesia tertutup. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
- Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
- Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
- Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
- Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
- Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan)
Pada tahun 1950 – 1959 Indonesia menerapkan demokrasi liberal pada sistem pemerintahan maka begitu pula lah sistem ekonomi Indonesia. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
- Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
- Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
- Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
- Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr. Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
- Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Pada 5 Juli 1959 keluar dekrit presiden yang menyatakan Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Maka mengikuti pula sistem ekonomi Indonesia dengan ketetapan pemerintah. Ekonomi Indonesia mengarah pada etatisme atau segala urusan diatur oleh pemerintah. Era ini ekonomi Indonesia menjurus pada mahzab sosialisme dengan harapan akan membawa Indonesia pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Sayangnya kebijakan ekonomi yang diambil pada masa ini juga masih belum mampu memenuhi apa harapan pemerintan saat itu. Kebijakan – kebijakan yang diambil pada era tersebut antara lain :
- Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
- Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Pada era akhir orde lama ini APBN tidak dikelola secara baik selain itu inflasi melonjak hingga mencapai 600%. Langkah kebijakan moneter yang diambil pemerintah justru mengalami kegagalan. Selain itu pengeluaran pemerintah di era demokrasi terpimpin sangat besar untuk membiayai proyek mercusuar untuk kegiatan Asian Games 1962, pembangunan ikon – ikon Jakarta seperti Senayan, Gedung DPR, Jalan Thamrin – Sudirman, Monas, Masjid Istiqlal dan penyelengaraan GANEFO pembiayaan mayoritas di dapat dari hutang pada Uni Soviet. Serta kebijakan permusuhan baik itu Trikora untuk merebut Papua dari Belanda dan Dwikora untuk mengganyang Malaysia yang juga disponsori Uni Soviet melalui hutang. Ini menjadi konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
EKONOMI ERA ORDE BARU (1967 – 1998)
Pada awal era Orde Baru, pemerintahan pada saat itu mewarisi kondisi ekonomi yang sangat buruk. Melihat dari masa lalu bahwa sistem ekonomi liberal tidak cocok bagi Indonesia karena belum mumpuninya pengusaha pribumi, begitu pula sistem sosialis demokrasi terpimpin dimana pemerintah mengatur segalanya juga tidak cocok. Maka pemerintah memutuskan Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi pancasila dimana menyesuaikan dengan sistem politik yang berlaku. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian terbatas jadi dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan UU. Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang menjadi dasar hukum investasi asing dapat masuk ke Indonesia. Pemerintah melakukan rektrukturisasi hutang dengan para kreditur dan terbentuk pula CGI (Consultative Group of Indonesia) sebuah grup negara – negara donor hutang Indonesia. Selain itu pemerintah juga menerapkan rencana pembangunan lima tahun atau repelita.
Iklim ekonomi dan pembangunan menjadi lebih terarah berkat adanya repelita. Target – target yang ingin dicapai pemerintah jelas dan ada perencanaan untuk mencapainya. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menekan jumlah kelahiran lewat program KB dan pengaturan usia minimum pernikahan.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan ekploitasi sumber-sumber daya alam, kesenjangan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Selama era orde baru ekonomi terpusat pada pemerintah dan kroni serta keluarga presiden. Pelaku ekonomi tidak menyebar seperti kondisi sekarang, 70% ekonomi dikendalikan pemerintah dan kroninya. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Pada 1998, negara grup konsultatif Indonesia menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindarkan. Pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13 persen. Pada tahun itu, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional (IMF). Gelontoran utang dari lembaga ini mensyaratkan sejumlah perubahan kebijakan ekonomi di segala lini.
EKONOMI ERA REFORMASI (1998 – SEKARANG)
Awal era Reformasi ekonomi Indonesia di bawah Presiden BJ Habibie Indonesia melakukan perubahan. Diantaranya dikeluarkannya UU tentang Kepalititan dan Anti Monopoli. Selain Bank Indonesia mendapat status independennya pada masa ini. Kebijakan keuangan dan moneter saat itu membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp 16.650 per dollar AS pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000 per dollar AS pada November 1998. Selain itu juga muncul kebijakan social safety net untuk masyarakat yang rentan akibat kondisi krisis saat itu.
Pada era Presiden Abdurahman Wahib pemerintah berusaha melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan desentralisasi fiskal dan pembangunan. Selain itu juga disahkan UU tentang Otonomi Daerah dimana pemerintah pusat membagi sebagian kewenangannya dalam ekonomi dan pembangunan kepada pemerintah daerah.
Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri ekonomi makin membaik dan terarah namun tetap saja penerimaan negara masih minim sedangkan pengeluaran meningkat. Salah satu langkah yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah penjualan aset BUMN untuk menstabilkan anggaran negara. Pada era ini juga ditetapkan UU tentang KPK untuk memberantas korupsi yang dapat menjadi ancaman bagi pembangunan dan ekonomi.
Pada era Presiden SBY ekonomi Indonesia tumbuh stabil diatas 6 %. Namun krisis ekonomi 2008 mengakibatkan perlambatan ekonomi Indonesia. Selain itu pelemahan harga komoditas mengakibatkan ekonomi Indonesia juga menurun karena masih bergantung pada penjualan bahan mentah. Pada era ini pemerintah akhirnya memiliki UU tentang JPSK untuk mengamankan sektor keuangan saat terjadi krisis.
Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo dilakukan perombakan struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Arah perekonomian Indonesia belum terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terealisasi. Ini tidak seperti repelita yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menyampaikan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi adalah pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, ia ingin memperluas jangkauan untuk pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa dicapai dengan memperkuat usaha ultra-mikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah juga berupaya menekan ketimpangan antardaerah serta memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan. Dari sisi sektoral, pemerintah mendorong sektor yang punya nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja lebih luas. Jokowi juga menekankan pentingnya mengembangkan iklim investasi. Maka, mekanisme untuk mengurus perizinan harus diperbaiki agar efisien dan terukur. Salah satu solusi yang diberikan adalah dibentuknya Online Single Submission (OSS) yang mempermudah investor mengurus perizinan. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan OSS diyakini akan efektif mengurangi rantai birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Presiden Jokowi berambisi membawa ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7 persen. Namun, ternyata kondisi ekonomi tak semulus yang dibayangkan.
Sayangnya, perkembangan ekonomi global belakangan putar arah dan menimbulkan ketidakpastian. Tak hanya Indonesia yang terdampak, tapi juga negara lain. Sejumlah negara bahkan tak mampu bertahan sehingga mengalami krisis seperti Venezuela dan Turki. Isu perang dagang yang memanaskan Amerika Serikat dan China pun sudah terbukti menyeret peta ekonomi politik global. Belum lagi kondisi ekonomi di Amerika Serikat yang diperkirakan bakal memperketat kebijakan moneternya, ditakar bakal menarik pulang greenback ke negeri asalnya, yang sudah pasti menekan nilai tukar mata uang negara lain termasuk rupiah.Dari dalam negeri, persoalan dasar industrialisasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, juga masih menjadi pekerjaan rumah tiada usai bagi pemerintahan, siapa pun itu yang berkuasa. Sejumlah kebijakan yang muncul juga kembali berkutat pada komoditas mentah, yang pada beberapa tahun sempat diupayakan untuk dikurangi dengan mengedepankan nilai tambah ketika diekspor, selain relaksasi. Di luar perdagangan, sektor-sektor ekonomi lain yang diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan juga belum banyak unjuk gigi. Jasa dan pariwisata masih menjadi tumpuan bersanding dengan konsumsi. Namun pandemi covid 19 memukul banyak target tidak Cuma pemerintah Indonesia namun juga seluruh dunia. UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan pemerintah bisa membawa angin segar dalam pertumbuhan ekonomi dan investasi utamanya dalam pemangkasan birokrasi dan perizinan. Namun masih terdapat polemik terkait klaster ketanagakerjaan yang dalam proses judicial review di MK. Ke depan perkembangan ekonomi baik Indonesia maupun global masih mengalami prospek suram.
POLITIK DUNIA SECARA UMUM
Sebelum era perang dunia politik dunia di dominasi negara – negara monarki eropa yang menguasai dunia melalui kolonialisme. Setelah perang dunia politik secara umum terbagi menjadi dua blok besar yaitu blok barat dengan demokrasi dan blok timur dengan komunisme. Walaupun sejak berakhirnya perang dingin sistem pemerintahan dan politik terpusat ala komunis tidak begitu bersinar namun masih ada beberapa negara yang menjalankan sistem ini dikombinasikan dengan sistem ekonomi kapitalis seperti China, Vietnam, Laos dan sebagian Kuba. Hanya Korea Utara yang masih menjalankannya secara konsekuen. Indonesia juga mengalami pasang surut dalam politiknya, lantas bagaimanakah perkembangan politik di Indonesia selama ini ?
POLITIK INDONESIA
Untuk mencapai fase seperti sekarang Indonesia telah mengalami banyak pasang surut. Banyak perubahan lamgkah politik dan pemerintahan untuk mencari bentuk yang cocok dengan kondisi bangsa ini. Langkah tersebut tidak hanya mengakibatkan perkembangan signifikan bagi bangsa kita, namun juga banyak pengorbanan yang dibayarkan untuk mencapai posisi kita saat ini
POLITIK ERA ORDE LAMA
Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1967. Indonesia sendiri meraih kemerdekaan karena keberanian para pendiri bangsa memanfaatkan momentum politik dan keadaan vacum of power akibat kekalahan Jepang pada PD 2. Pada masa pergerakan tahun 1945 – 1949 seluruh energi bangsa dikerahkan untuk perjuangan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Baru pada tahun 1949 Indonesia meraih kemenangan politik dengan diakuinya kemerdekan Indonesia oleh Belanda namun sayangnya kita juga diminta mengganti rugi kerugian akibat perang kemedekaan saat itu. Seluruh keputusan politik saat itu diambil oleh pemerintah yaitu presiden dan perdana menteri serta KNIP karena Indonesia belum memiliki parlemen yang representatif. Indonesia menggunakan sistem parlementer dengan adanya perdana menteri hingga akhir periode orde lama. Pada era demokrasi liberal pemerintah membuka keran kebebasan pendirian partai sehingga bermunculan partai politik di Indonesia. Pada masa itu pula pemilu pertama diadakan di Indonesia tahun 1955.
Sayangnya dengan berlakunya dekrit presiden 5 Juli maka Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin. Pemerintah lebih condong ke kubu sosialis pada masa ini. Pada masa ini juga dicetuskan Nasakom untuk menggabungkannya sebagai pilar negara dalam mendukung pembangunan. Sayangnya era ini berakhir secara tragis dengan terjadinya peristiwa G30S PKI yang juga mengakhiri era orde lama.
POLITIK ERA ORDE BARU
Pada era orde baru pemerintah memandang politik Indonesia tidak efisien. Salah satu langkah awalnya adalah dengan menyederhanakan partai politik menjadi hanya 3 yaitu Golkar, PPP dan PDI. Pemerintah menjalankan kebijakan yang sangat keras disegala lini untuk menjaga stabilitas negara. Pilar utama politik Indonesia saat itu adalah Golkar – ABRI – Pemerintah yang mengatur segala urusan negara. Pemerintahan dijalankan secara terpusat dan pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD yang otomatis dikuasai pilar utama tadi.
Pemilu hanya menjadi ajang seremonial belaka karena sudah jelas siapa pemenangnya. Kebijakan mengarahkan PNS dan ABRI ke pada Golkar juga menjadi salah satu penyebabnya. ABRI juga memiliki kontrol yang kuat atas parlemen dan kebijakan negara melalui fraksi ABRI pada DPR – MPR maupun DPRD. Dwifungsi ABRI memberi celah untuk militer masuk ke lini lain seperti pemerintahan daerah, BUMN bahkan berbisnis secara terang – terangan.
Namun akibat krisis ekonomi 1998 juga mendorong terjadinya perubahan pada sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Krisis ekonomi 1998 juga mendorong terjadinya krisis multidimensi yang akhirnya turut menjatuhkan pemerintahan orde baru.
POLITIK ERA REFORMASI
Reformasi ditandai dengan berkurangnya cengkeraman pemerintah dan ABRI pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah membuka ruang pelaksanaan pemilu yang jurdil pada tahun 1999. Sejak 2004 juga dilaksanakan pilpres secara langsung lalu 2005 juga dilaksanakan pilkada langsung. Kebebasan masyarakat bertambah dan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Namun akhir – akhir ini banyak pihak melihat kebebasan di Indonesia sudah semakin keluar jalur terutama di ruang – ruang dunia maya. Selain itu sejak era reformasi biaya politik di Indonesia menjadi sangat mahal. Akibatnya adalah muncul praktik korupsi untuk meraih kekuasaan baik di pemerintahan daerah, pemerintahan pusat maupun parlemen. Banyak hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dari sistem politik era sekarang. Tetapi tentu masih ada pula hal baik di masa sekarang dibandingkan kondisi yang lalu.
Sumber
https://jeo.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia
0 comments:
Silahkan Bacot