Catatan (18) : Jika Mejadi Menteri, Langkah Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Menanggulangi Impor Studi Kasus Pada Kabupaten Nunukan

 

Oleh Hutama Muhammad Anhar

Patok 3 Perbatasan Indonesia - Malaysia

            Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2024 ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,03% dengan nilai produk domestik bruto sebesar Rp. 22.139 Triliun. Banyak sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 salah satunya di sektor ekspor – impor. Ekspor Indonesia pada tahun 2024 berhasil mencapai USD 264,70 miliar dan impor sebesar USD 233,66 miliar. Diatas kertas Indonesia berhasil mencapai surplus perdagangan sebesar USD 31,04 miliar.

Meskipun demikian, struktur ekonomi Indonesia masih menyisakan permasalahan mendasar. Ekspor didominasi oleh komoditas bahan mentah yang memiliki nilai tambah rendah. Sedangkan impor sebagian besar berupa bahan baku industri dan kebutuhan pangan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketergantungan jangka panjang terhadap impor yang dapat melemahkan kemandirian ekonomi nasional.

            Dampak ketergantungan impor terlihat nyata di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tempat asal dari penulis. Daerah ini masih sangat bergantung pada pasokan Malaysia untuk berbagai kebutuhan strategis seperti beras, gula, tepung, bahan bakar minyak (BBM), gas elpiji, hingga bahan baku industri kecil. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas harga, tetapi juga mengurangi kedaulatan ekonomi masyarakat perbatasan.

            Apabila diberi amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, langkah prioritas yang akan ditempuh adalah penguatan produksi domestik di perbatasan. Pertama, melakukan investasi pertanian modern, khususnya komoditas pangan strategis seperti beras, jagung dan hortikultura. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari Malaysia. Kedua, Kabupaten Nunukan memiliki potensi perikanan yang melimpah, namun sebagian besar hasil tangkapan masih diekspor mentah ke Malaysia. Revitalisasi perlu dilakukan dengan memperkuat armada perikanan berkapasitas lebih besar agar nelayan dapat menjangkau perairan luas, termasuk Laut Sulawesi dan wilayah perbatasan Ambalat. Upaya ini selain meningkatkan produksi juga berkontribusi pada penguatan kedaulatan. Ketiga, mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program pelatihan, akses pembiayaan bunga rendah serta perbaikan jalur distribusi. Dengan demikian, UMKM perbatasan dapat menjadi penopang ekonomi lokal sekaligus subtitusi produk impor.

            Selain strategi prioritas, terdapat langkah pendukung yang perlu dijalankan. Pertama hilirasi sumber daya alam (SDA) karena Nunukan dikenal sebagai penghasil kelapa sawit dan rumput laut. Selama ini, sebagian besar produk tersebut diekspor dalam bentuk bahan mentah. Dengan hilirisasi, komoditas dapat diolah menjadi produk setengah jadi atau jadi di wilayah setempat, sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Kedua, Pemerintah perlu juga membatasi dominasi produk Malaysia di pasar perbatasan melalui kebijakan tarif, regulasi distribusi, serta dukungan subsidi bagi produk lokal. Kebijakan ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ketiga, peningkatan infrastruktur menjadi prasyarat penting. Perbaikan pelabuhan laut, bandara, jaringan jalan, gudang penyimpanan dan cold storage akan memperkuat rantai pasok dan menurunkan biaya distribusi di wilayah perbatasan.

            Keberhasilan kebijakan penguatan ekonomi perbatasan memerlukan kolaborasi multipihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta harus bersinergi untuk membuka pasar baru bagi produk perbatasan. Selain itu, diperlukan edukasi publik agar masyarakat perbatasan lebih mengutamakan konsumsi produk lokal melalui kampanye nasional seperti “Bangga Buatan Indonesia”.

            Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan efektivitas program. Pemerintah dapat membetuk task force lintas kementerian/lembaga yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, Bea Cukai serta aparat keamanan. Target pengurangan impor kebutuhan pokok di perbatasan perlu ditetapkan secara bertahap, disertai transparansi data agar masyarakat dapat melihat perkembangan nyata dari kebijakan pemerintah.

            Penguatan ekonomi perbatasan merupakan kunci dalam mengurangi ketergantungan impor Indonesia. Kabupaten Nunukan berpotensi menjadi proyek percontohan (pilot project) kemandirian ekonomi di perbatasan, khususnya dalam konteks hubungan Indonesia – Malaysia. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, kemandirian ekonomi nasional tidak hanya terwujud di pusat, tetapi juga mengakar kuat di daerah perbatasan.

Ditulis sebagai tugas mata kuliah matrikulasi Bela Negara Magister Manajemen UPN “Veteran” Jawa Timur

Diposting pada https://nunukanmelati.blogspot.com